PSEUDO EVALUATION MODEL

PSEUDO EVALUATION MODEL

MODEL EVALUASI SEMU

Dibuat sebagai bahan presentasi pada mata kuliah Evaluasi Program Pendidikan

Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd.

Oleh

Musliadi

NIM 1008036268

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jakarta

2012

Daftar Isi

Pengantar

BAB I.   PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang Masalah 

B.       Rumusan Masalah 

C.       Tujuan Penulisan 

D.      Metodologi Penulisan 

BAB II. KAJIAN TEORI

A.  Definisi Evaluasi Model Semu 

B.  Pendekatan-pendekatan yang ada pada Evaluasi Semu 

a.    Public-relation-inspired studies

b.    Politically controlled studi 

c.    Pandering evaluation 

d.   Evaluation by pretext 

e.    Empowerment under the guise of evaluation

BAB III. ANALISIS DESKRIPTIF KUALITATIF 

A.  Evaluasi Kebijakan 

B.  Tipe evaluasi kebijakan 

C.  Evaluasi dalam Analisis Kebijakan 

D.  Hakikat Evaluasi 

E.   Pendekatan Evaluasi Semu 

F.   Fungsi dan Pendekatan Evaluasi Kebijakan 

BAB IV. PENUTUP

A.  Kesimpulan 

Daftar Pustaka

PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt., hanya kepada-Nya kita menyembah dan hanya kepada-Nya kita memohon pertolongan dan perlindungan. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw., keluarga, Shahabat, tabi’in, dan tabi’uttabi’in, serta para pengikutnya tsiqah mengikuti jejaknya.

Setelah menela’ah beberapa literatur terkait dengan Manajemen sumber daya manusia, penulis mencoba mengangkat tema tentang Evaluasi Model Semu, tema ini kami anggap penting mengingat sangat urgennya sebuah pengambilan keputusan, saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan.

Terima kasih kepada Dosen Pembimbing, Prof. Dr. H. Abdul Madjid Latief, MM., M.Pd. atas bimbingannya, semoga Allah memanjangkan usia kita dalam kebaikan. 

Jakarta, 12 April 2012

Musliadi

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Evaluasi memiliki beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Ketiga, evaluasi membari sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Evaluasi mempunyai dua aspek yang saling berhubungan; penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi seangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Perhatikan bahwa aspek yang saling berhubungan ini menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan evaluative. Namun banyak aktivitas yang diterangkan sebagai “evaluasi” dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat non-evaluatif – yaitu aktivitas-aktivitas tersebut terutama ditekankan pada produksi tuntutan designative (faktual) ketimbang tuntutan evaluative. Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk “penelitian evaluasi” atau “evaluasi kebijakan”.

B.  Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam penulisan makalah ini, saya menfokuskan pada pembahasan tertentu yang saya rumuskan ke dalam dua pertanyaan berikut ini:

1.      Apa yang dimasksud Evaluasi Model Semu?

2.      Bagaimana Model penerapan Evaluasi Semu dalam kebijakan publik?

C.  Tujuan

Penulisan makalah ini bertujuan:

1.      Memahami dengan baik definisi Evaluasi Model Semu

2.      Memahami dengan baik Model Semu pada pendidikan

3.      Menambah Khazanah keilmuan

4.      Memenuhi tugas Mata Kuliah Evaluasi Program Pendidikan

5.    Metodologi Penulisan

Metodologi penulisan makalah ini adalah research library yang saya lakukan dengan menela’ah buku-buku yang berkaitan dengan Evaluasi Program Pendidikan.

  

BAB II

KAJIAN TEORI

A.    Pengertian Evaluasi Semu

Evaluasi Semu (pseudoevaluations) yaitu pendekatan yang mengunakan meode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa untuk berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasi tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsinya bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti dengan sendirinya (Self evident) atau tidak kontroversial.

Dalam evaluasi ini secara khusus menerapkan bermacam-macam metode (desain eksperimental-semu, kuesioner, random sampling, teknik setatistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan yang ada (misalnya: jumlah lulusan pelatihan yang dipekerjakan, Unit-unit pelayanan medis yang diberikan, keuntungan bersih yang dihasilkan) diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat.

Evaluasi Semu (Pseudo Evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai hasil kebijakan tanpa berusaha menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Asumsi utama dari evaluasi semu adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (self evident) atau tidak controversial.

Dalam evaluasi semu analis secara khusus menerapkan bermacam-macam metode (rancangan ekspeimental-semu, kuseioner, random sampling, teknik statistik) untuk menjelaskan variasi hasil kebijakan sebagai produk dari variable masukan dan proses. Namun setiap hasil kebijakan yang ada (misalnya, jumlah lulusan pelatihan yang dipekerjakan, unit-unit pelayanan medis yang diberikan, keuntungan pendapatan bersih yang dihasilkan) diterima begitu saja sebagai tujuan yang tepat.

B.     Pendekatan-pendekatan yang ada pada Evaluasi Semu

1.      Public-Relation-Inspired Studies

(Studi-studi yang diinspirasi dari Hubungan Kemasyarakatan)/promosi

Sebuah kasus yang mirip dengan pseudoevaluation adalah studi yang direncanakan, dilaksanakan dan digunakan untuk memenuhi tujuan hubungan kemasyarakatan. Pada studi jenis ini, pelaksana utamanya adalah para propagandis informasi-informasi yang dibutuhkan oleh publik. Tujuan dari studi ini adalah untuk membantu klien menciptakan penilaian positif terhadap sebuah institusi, program, proses, dan sejenisnya. Pertanyaan-pertanyaan yang dijadikan panduan pada studi jenis ini diperoleh dari para spesialis PR (public relation) dan para administrator yang mengonsepsi pertanyaan-pertanyaan yang paling popular bagi para konstituen.

Umumnya, studi-studi hubungan kemasyarakatan mencari informasi yang bisa membantu  dalam mengamankan dukungan publik terhadap institusi atau program yang ada. Metodologi yang biasa digunakan pada studi-studi hubungan kemsyarakatan  adalah metodologi survey, eksperimen, dan penggunaan jasa konsultan “ahli”.

Kadangkala, evaluator dan klien-kliennya adalah para konspirator untuk melakukan kedua jenis studi tersebut. Dalam situasi yang berbeda, para evaluator yang meyakini bahwa mereka melakukan penilaian yang tidak memihak pada kelompok atau individu tertentu, menemukan bahwa klien mereka memiliki maksud lain. Di saat yang tepat, klien mementahkan studi yang dilakukan dengan maksud menghasilkan gambaran palsu yang diinginkan. Adalah sebuah keharusan bagi para evaluator untuk lebih bersikap waspada dari pada biasanya menimbang hal ini sangat potensial menimbulkan konflik; jika tidak demikian, tanpa mereka sadari, mereka menjadi kaki tangan dari sebuah usaha penyesatan melalui kegiatan evaluasi.

Clancy dan Horner memberi contoh pedih studi hubungan masyarakat yang seharusnya namun tidak dilakukan untuk mendapatkan pelajaran berharga dari Perang Teluk 1991:

Di negara-negara bersatu, para kepala staf gabungan dan masing-masing departemen pelayanan diterbitkan “dipelajari” dokumen-dokumen yang dalam iklan sebenarnya untuk program individu, persyaratan, atau layanan. Yang disebut “penelitian” cenderung lebih mandiri yang kritis terhadap lembaga yang disponsori pekerjaan. Dan terlalu banyak buku, monograf, studi, dan dokumen resmi salah saji fakta, dengan tujuan menyelamatkan sistem senjata, doktrin militer, atau reputasi yang layak tidak bisa sebaliknya didukung. Mereka PR dokumen, tidak jelas penilaian jujur bermata, dan mereka bertujuan untuk mempengaruhi segera-to-datang pengurangan anggaran dan perdebatan atas peran masing-masing layanan dan misi.

2.    Politically controlled Studi

(Evaluasi yang dikontrol secara politis)

Pada tipe ini, para pelaku evaluasi mendapat ancaman baik terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi dari para klien. Para klien ini mengawasi kerja mereka dalam evaluasi tertutup itu dengan tujuan mengamankan langkah mereka untuk mendapatkan, menjaga, atau meningkatkan porsi mereka dalam segi pengaruh, kekuasaan, dan kekayaan.

Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat pada jenis evaluasi ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan klien dan kelompok-kelompok tertentu yang juga memiliki kterkaitan dengan klien. Dua pertanyaan yang merupakan panduan utama dalam jenis evaluasi ini adalah: Informasi apa yang menguntungkan jika suatu saat terjadi konflik? Dan data apa yang menguntungkan jika suatu saat terjadi konfrontasi? Metodologi yang biasanya digunakan pada evaluasi tertutup ini mencakup analisa dokumen, observasi terhadap para partisipan, penelitian simulasi, investigasi tertutup, dan pemeliharaan dokumen-dokumen rahasia. Biasanya, para klien menginginkan informasi-informasi yang ada dilihat orang lain didapatkan seteknis mungkin, tetapi mereka juga menginginkan jaminan bahwa penyebaran informasi tersebut dapat dikontrol. Hal ini dikarenakan informasi-informasi tersebut akan diseleksi sebelum dipublikasikan untuk memberikan gambaran yang menyimpang terhadap nilai objek yang dievaluasi, atau informasi-informasi yang ada tersebut sama sekali tidak dipublikasikan guna menutupi situasi yang sebenarnya.  Pendekatan seperti ini dinamakan “pseudo-evaluation”.

Untuk menjawab klaim-klaim yang menyatakan bahwa “evaluasi tertutup” ini hanya khayalan saja (tidak nyata), penulis memaparkan kepada pembaca untuk mempertimbangkan contoh berikut ini: Suatu ketika, seorang pengawas dari salah satu distrik di suatu negara, dimana distrik tersebut merupakan distrik dengan jumlah sekolah terbanyak, menyampaikan bahwa ia memiliki catatan informasi yang komprehensif dari tiap sekolah yang ada di wilayahnya. Informasi-informasi itu mencakup catatan prestasi siswa, kualifikasi para guru, penyampuran ras antara siswa dan guru, anggaran belanja rata-rata per siswa, karakteristik sosio-ekonomi siswa, lama jabatan rata-rata guru di sekolah-sekolah tersebut berdasarkan system yang berlaku, dan seterusnya. Data-data ini banyak memaparkan informasi dari sekolah-sekolah di wilayah terpencil. Ketika ditanya mengapa semua data yang ada dalam catatan dokumen ditulis dengan pensil, pengawas tersebut menjawab bahwa sangat penting baginya untuk selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi tiap sekolah yang ada di wilayahnya. Kendatipun demikian, ia menambahkan, adalah sebuah hal yang penting bahwa masyarakat luas, dewan rakyat, dan kelompok-kelompok minat dalam masyarakat, dalam hal-hal tertentu tidak mendapatkan akses terhadap informasi yang ada – dimana terdapat kekhawatiran bahwa pihak-pihak ini akan menggunakan informasi-informasi tersebut untuk melakukan kejahatan di wilayahnya ataupun mengancam jabatannya disana. Oleh karena itu, seorang asisten khusus dipekerjakan untuk selalu memperbarui data, hanya diperbolehkan satu kopi data dan kopian tersebut dikunci rapat di meja sang pengawas. Inti yang bisa diambil adalah, investigasi tertutup yang dilakukan oleh sang pengawas dan publikasi informasi yang selektif, jelas bukanlah bagian dari evaluasi yang sebenarnya, dimana tidak terdapat keterbukaan. Menurut pandangan penulis, hal seperti ini adalah sebuah contoh pseudoevaluation.

3. Pandering Evaluation

(Evaluasi Perantara)/calo/broker

Beberapa evaluator sisihkan setiap komitmen untuk integritas layanan evaluasi tesis dengan melayani keinginan klien pasti kesimpulan evaluasi sebelumnya, terlepas dari kinerja aktual suatu program dan hasil. Dengan memberikan kesimpulan yang diinginkan, evaluator sering memposisikan diri dengan baik dari klien. Hal ini dapat menempatkan evaluator dalam posisi menguntungkan untuk melakukan evaluasi tambahan untuk klien di masa depan.

Dalam perantara dengan keinginan klien, penyelenggara memajukan evaluator adalah kesimpulan disukai klien evaluasi, seringkali sebesar laporan yang menguntungkan. Tujuan jangka pendek evaluator adalah untuk melakukan evaluasi sedemikian, sebagai cara untuk mendukung dan memelihara hubungan dengan klien; tujuan jangka panjang adalah untuk memenangkan kontrak evaluasi di masa depan.

Jangkauan evaluator dan klien memiliki kesepakatan tentang pertanyaan yang akan ditangani oleh evaluasi. Seringkali pertanyaan-pertanyaan ini ditentukan dalam perjanjian pendanaan meliputi program yang akan dievaluasi dan dengan demikian dapat berasal dari sebuah agen federal atau sponsor lainnya. Klien tidak terlalu khawatir tentang sifat dari pertanyaan evaluasi tetapi bahwa “benar” jawaban diberikan, bahkan jika mereka tidak benar. Tujuan klien adalah untuk mendapatkan laporan kesimpulan program positif yang akan bisa diterima dengan lembaga pendanaan atau mungkin papan yang mengatur. Jika beberapa pertanyaan penyandang dana tidak dapat secara baik, klien dan evaluator eksternal mungkin setuju untuk berkonsentrasi pada sedikit yang dapat dijawab dengan baik dan tahan yang lain ditangguhkan.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang diinginkan, evaluator berkonsentrasi pada pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya akan menempatkan program dalam cahaya menguntungkan. Evaluator lalu menggunakan metode yang pada wajah tampak terdengar namun sebenarnya dapat menjadi bias dalam aplikasi mereka. Metode yang sering dimanipulasi sedemikian rupa untuk menghasilkan data yang muncul untuk mendukung kesimpulan evaluasi itu.

Pandering evaluasi bertujuan untuk membantu evaluator membeli conctracts masa depan dari klien tidak memiliki fitur penebusan. Mereka mungkin membantu klien menipu sponsor mereka menjadi percaya program cacat sebenarnya suara, tapi ini adalah merugikan serius untuk sponsor program dan konstituen dan praktek profesional evaluasi

4. Evaluation by Pretext

(Evaluasi dengan dalih) / pembenaran

Evaluasi oleh dalih ada ketika evaluator sungguh-sungguh dan jujur hasil untuk melakukan evaluasi suara untuk melayani tujuan menyatakan bahwa, tidak diketahui oleh evaluator, adalah menipu dan palsu. Dalam kasus seperti itu, klien bersalah atas perselingkuhan yang menyesatkan evaluator. Evaluator bersalah dengan melanjutkan evaluasi tanpa mengkonfirmasikan tujuan evaluasi yang dinyatakan adalah tujuan sebenarnya.

Khas pertanyaan dalam evaluasi oleh fokus pada program dalih adalah aspek negatif, tetapi mereka mungkin lebih bervariasi tergantung pada tujuan tersembunyi dari evaluasi itu. Evaluasi oleh dalih menggunakan pertanyaan evaluasi yang dinyatakan oleh klien. Dengan demikian, metodologi bukanlah sumber masalah dengan evaluasi oleh dalih. Pendekatan evaluasi tidak memiliki kualitas penebusan dan dapat dilihat sebagai pengganggu aliran Machiavelli.

5.      Empowerment Under the Guise of Evaluation

(evaluasi dibawah pemberdayaan)/kaki tangan

Ketika upaya evaluator eksternal untuk memberdayakan sebuah kelompok untuk melakukan evaluasi sendiri yang maju sebagai evaluasi eksternal atau mandiri, mereka cocok label kami pemberdayaan dengan kedok evaluasi.

Sudah kita melihat dua kekurangan dalam pemikiran mereka. Tidak ada klaim tentang pemberdayaan orang dalam evaluasi pemberdayaan. Evaluasi Pemberdayaan tidak dapat dan tidak berusaha untuk memberdayakan siapa pun. Orang memberdayakan diri mereka sendiri. Evaluator pemberdayaan menciptakan lingkungan bagi orang untuk memberdayakan diri mereka sendiri (Fetterman dan Wandersman, 2005).

Kedua, tidak ada yang mengklaim bahwa evaluasi pemberdayaan adalah evaluasi eksternal atau independen. Ini secara eksplisit bentuk evaluasi internal yang dirancang untuk mendorong penentuan nasib sendiri dan perbaikan (dan memupuk bentuk akuntabilitas internal – jenis yang berlangsung lama setelah evaluasi eksternal resmi menghilang dan pihak berwenang mengalihkan perhatian mereka ke hal-hal lain).

Aplikasi ini memberikan evaluees kekuatan untuk menulis atau mengedit laporan sementara atau akhir sementara mengklaim atau memberikan ilusi bahwa evaluator independen disiapkan dan menyampaikan laporan atau setidaknya didukung laporan evaluasi internal.

Kekuatan evaluasi pemberdayaan adalah menggunakan proses. Semakin banyak orang mengambil peran aktif dalam melakukan evaluasi mereka sendiri semakin besar kemungkinan mereka adalah untuk: 1) menemukan temuan kredibel, dan 2) menerima dan melaksanakan rekomendasi (karena mereka adalah milik mereka). Menulis dan / atau mengedit merupakan bagian dari budidaya kepemilikan dan harus didorong untuk akurasi. Evaluasi internal dapat didukung atau tidak oleh badan eksternal, tapi itu bukan titik melakukan evaluasi pemberdayaan internal. Intinya adalah untuk membangun kapasitas evaluasi internal.

Tujuan pelatihan dan memberdayakan kelompok yang kurang beruntung untuk melakukan evaluasi yang patut dipuji di kanan mereka sendiri. Namun kelompok memberdayakan untuk melakukan evaluasi mereka sendiri tidak evaluasi.[1]

Ada sejumlah cara lain melaksanakan psudoevaluation untuk memengaruhi temua evaluasi.

Pertama, kriteria untuk menyeleksi evaluator.

Evaluator mungkin diseleksi berdasarkan:

(a)    Imparsialitas mereka atau keahlian professional mereka. Jika ini merupakan kriterianya, evaluator tidak mungkin akan memenuhi kehendak politisi yang memerintahkan dalam pelaksanaan evaluasi.

(b)   Simpati evaluator terhadap program yang sangat memengaruhi antusiasmenya untuk melaksanakan evaluasi. Akan tetapi, antusiasmen itu dapat bias terhadap menentuka nilai dan manfaat program jika evaluator terpengaruh terhadap program

(c)    Kritik evaluator terhadap program

(d)   Pemilihan evaluator internal dan eksternal.

Kedua, pilihan terhadap desain evaluasi dan metode pengumpulan data.

Keputusan untuk memakai pendekatan kuantitatif atau kualitatif atau mengumpulkan data yang dapat diletakkan dalam model analitis tertentu dapat menentukan terlebih dahulu apa yang akan dibahas atau tidak dibahas dalam hasil evaluasi. Contoh pemilihan desain tertentu misalnya, apakah memakai kelompok control (misalnya desain eksprimen semu). Kelompok control dapat dikesampingkan untuk kepentingan politik atau etika bukan berdasarkan alasan metodologi, misalnya:

(a)    Untuk menghindari harapan pemberian konpensasi

(b)   Untuk menghindari penolakan benefit yang diperlukan oleh suatu bagian masyaakat

(c)    Untuk menghindari tekanan untuk perluasan proyek ke wilayah-wilayah kelompok control.

(d)   Untuk menghindari meliputi kelompok-kelompok sensitive atau mudah berubah.

Ketiga, pemilihan indicator-indikator dan instrument.

Keempat, pemilihan para pemangku kepentingan yang diikutsertakan atau dikonsultasikan

Kelima, alokasi anggaran dan dan waktu.

Karena anggaran dan waktu di luar control sejumlah klien, memungkinkan pemberi order evaluasi mencoba untuk membatasi waktu dan sumber-sumber untuk tidak meneliti atau membahas isu tertentu.

Dengan keterbatasan anggaran dan waktu, evaluator tidak dapat melakukan evaluasi secara konprehensif dan hanya meneliti apa yang dipesan penyandang dana.

Keenam, dalam pelaksanaan evaluasi.

Dalam melaksanakan evaluasi dapat terjadi hal-hal yang mengarah kepada pseudoevaluation, yaitu:

(a) pertukaran peran dari evaluator

(b) seleksi audiens untuk progress report dan temua awal

(c) perputaran dinamika sosial

Ketujuh, diseminasi pamakaian hasil evaluasi.

Hasil evaluasi hanya bermanfaat diseminasikan secara meluas sehingga mereka yang terkait dapat memenfaatkannya. Akan tetapi, dalam pseudoevaluation, diseminasi hasil evaluasi dilakukan secara kolektif hanya kepada para pemangku kepentingan, yaitu:

(a)    Seleksi penelaah

Jika para pemangku kepentingan yang diminta untuk menelaah hasil evaluasi maka balikannya akan bersifat positif. Akan tetapi, jika penelaah dipilih yang menguntungkan hasil evaluasi, maka tidak aka nada kritik.

(b)   Pilihan bahasa

Di Negara-negara berkembang, evaluasi yang disponsori oleh organisasi donor, laporan evaluasi disusun dalam bahasa Inggris. Hanya sedikit hasil evaluasi yang diterjemahkan dalam bahasa local, biasanya karena alasan anggaran dan waktu. Keadaan ini menyebabkan mereka yang tidak mengerti bahasa Inggris tidak akan dan dapat membaca hasil evaluasi.

(c)    Distribusi laporan

Sering untuk menghindari kritik hasil evaluasi didistribusikan hanya kepada orang tertentu. Interes public akan dirugikan jika hasil evaluasi tidak disebarkan secara meluas.[2]

BAB III

ANALISIS DESKRIPTIF KUALITATIF

A.  Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan.

Menurut W. Dunn, istilah evaluasi mempunyai arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program.

Evaluasi mencakup kesimpulan + klarifikasi + kritik + penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Analisis Kebijakan                   

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda :

a)    Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.

b)   Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. o

Tipe evaluasi kebijakan :

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe:

a)   Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan.

b)   Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.

c)    Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program–program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Langkah Evaluasi

Edward A. Schuman mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1.    Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

2.    Analisis terhadap masalah

3.    Deskripsi dan Standarisasi kegiatan

4.    Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

5.    Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.

6.    Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Evaluasi dalam Analisis Kebijakan

1.    Sifat Evaluasi

2.    Fokus Nilai

3.    Interdependensi Fakta-Nilai, Pemantauan : prasyarat

4.    Orientasi Masa Kini dan Masa lampau –Ex Post, beda dengan tuntutan advokatif

5.    Dualitas Nilai (tujuan-cara)

Fungsi Evaluasi?

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.  Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu.

Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.  Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.  Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.  Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analis dapat menguji alternatif.sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.  Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang.  Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Hakikat Evaluasi

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai “evaluasi kebijakan”.  Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan”.

Tujuan pokok dari evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan dari suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi atau menutup kesenjangan tersebut. Jadi evaluasi kebijakan bertujuan mencari kekurangan dan menutup kekurangan.

Tiga lingkup makna evaluasi kebijakan publik

1.    evaluasi perumusan kebijakan.

2.    evaluasi implementasi kebijakan.

3.    evaluasi lingkungan kebijakan.

Fungsi evaluasi kebijakan publik

Eksplanasi.

Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengindentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

Kepatuhan.

Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.

Audit.

Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan.

Akunting.

Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Evaluasi Formulasi Kebijakan Publik

Secara umum, evaluasi formulasi kebijakan publik berkenaan dengan apakah formulasi kebijakan publik telah dilaksanakan:

Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan masalah yang hendak diselesaikan, karena setiap masalah publik memerlukan model formulasi kebijakan publik berlainan.

Mengarah kepada permasalahan inti, karena setiap pemecahan masalah harus benar-benar mengarah kepada inti permasalahannya.

Mengikuti prosedur yang diterima secara bersama, baik dalam rangka keabsahan maupun juga dalam rangka kesamaan dan keterpaduan langkah perumusan;

Mendayagunakan sumber daya ada secara optimal, baik dalam bentuk sumber daya waktu, dana, manusia, dan kondisi lingkungan strategis.

Evaluasi Implementasi Kebijakan Publik

Mengikuti Prof. Sofyan Effendi, tujuan dari evaluasi implementasi kebijakan publik adalah untuk mengetahui variasi dalam indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk menjawab tiga pertanyaan pokok, yaitu :

Bagaimana kinerja implementasi kebijakan publik? Jawabannya berkenaan dengan kinerja implementasi publik (variasi dari outcome) terhadap variabel independen tertentu.

Faktor-faktor apa saja menyebabkan variasi itu? jawabannya berkenaan faktor kebijakan itu sendiri, organisasi implementasi kebijakan, dan lingkungan implementasi kebijakan yang mempengaruhi variasi outcome dari implementasi kebijakan.

OutPut/ keluarannya sepertia apa? Jawabannya sangat tergantung

Evaluasi implementasi kebijakan dibagi tiga menurut timing evaluasi :

Evaluasi sebelum pelaksanaan yang disebut  William Dunn (1999) sebagai evaluasi summatif.

Evaluasi pada waktu pelaksanaan biasanya disebut evaluasi proses.

Evaluasi setelah kebijakan yang juga disebut sebagai evaluasi konsekuensi (output) kebijakan dan/atau evaluasi impak/pengaruh (output) kebijakan.

Tiga Pendekatan dalam Evaluasi Kebijakan Publik

1. Pendekatan Evaluasi Semu

1.    Tujuan:

Menggunakan metode deskriptif Untuk menghasilkan Informasi valid Tentang hasil kebijakan

2.    Asumsi:

Ukuran manfaat atau terbukti dengan sendirinya atau tidak kontroversial

3.    Bentuk-Bentuk Utama:

Eksperimentasi sosial Akuntansi sistem Sosial Pemeriksaan sosial Sintesis riset dan praktek

4.    Teknik:

Sajian grafik Tampilan tabel Angka indeks Analisis seri waktu terinterupsi Analisis seri terkontrol Analisis diskontinyu regresi

2.    Pendekatan Evaluasi Formal

1.    Tujuan:

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan secara formal diumumkan sebagai tujuan program kebijakan.

2.    Asumsi:

Tujuan dan Sasaran dari pengambilan dan administrator yang secara resmi diumumkan merupakan ukuran yang tepat dan manfaat atau nilai.

3.    Bentuk-bentuk Utama:

Evaluasi perkembangan Evaluasi Eksperimental Evaluasi proses Retrospektif (expost) evaluasi hasil retrospektif.

4.    Teknik:

Pemetaan sasaran klarifikasi nilai kritik nilai pemetaan hambatan Analisis dampak saling Disecounting

3.    Pendekatan Evaluasi Keputusan Teoritis

1.    Tujuan:

Menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai pelaku kebijakan.

2.    Asumsi:

Tujuan dan sasaran dari berbagai pelaku yang diumumkan secara formal ataupun diam merupakan ukuran yang tepat dari manfaat atau nilai.

3.    Bentuk-bentuk Utama:

Penilaian tentang Dapat tidaknya Dievaluasi Analisis uitilitas multi-atribut.

4.    Teknik:

Brainstorming Analisis argumentasi delphi kebijakan Analisis Survei Pemakai.

Menurut Lester dan Stewart, evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda :

a)    Untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi apa yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya.

b)   Untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standard atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tipe evaluasi kebijakan

James Anderson membagi evaluasi kebijakan ke dalam tiga tipe:

a)    Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Menyangkut prihal kepentingan (interest) dan ideologi dari kebijakan.

b)   Evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu.

c)    Evaluasi kebijakan sistematis. Melihat secara obyektif program–program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauh mana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut dicapai. Menjawab kontribusi dampak dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Langkah Evaluasi

Edward A. Schuman mengemukakan 6 langkah dalam evaluasi kebijakan, yaitu:

1.      Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi

2.      Analisis terhadap masalah

3.      Deskripsi dan Standarisasi kegiatan

4.      Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi

5.      Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab yang lain.

6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Evaluasi dalam Analisis Kebijakan

Sifat Evaluasi

1.    Fokus Nilai

2.    Interdependensi Fakta-Nilai, Pemantauan : prasyarat

3.    Orientasi Masa Kini dan Masa lampau –Ex Post, beda dengan tuntutan advokatif

4.    Dualitas Nilai (tujuan-cara)

Fungsi Evaluasi

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan.

Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.  Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu (misalnya, perbaikan kesehatan) dan target tertentu.

Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.  Nilai diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.  Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju.  Dalam menanyakan kepantasan tujuan dan sasaran, analis dapat menguji alternatif.sumber nilai maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, substantif).

Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.  Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh, dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisikan ulang.  Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Evaluasi dan Dampak Kebijakan

Bagian akhir dari suatu proses kebijakan yang dipandang sebagai pra aktivitas yang berurutan adalah Evaluasi Kebijakan.

Menurut Lester dan Stewart (2000:126) evaluasi ditujukan untuk meihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan.

Namun pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan tiga hal yang perlu diperhatikan: (1) bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut. (2) evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masaah yang dihadapi.

Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan politik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah publik, maka evaluasi harus menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan kebijakan tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

(3) evaluasi kebijakan berusaha juga untuk memberikan sumbangan pada kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Fungsi dan Pendekatan Evaluasi Kebijakan

Ada tiga fungsi dari evauasi kebijakan yang dapat dijabarkan disini, ialah: pertama, evaluasi kebijakan harus memberikan informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan daam evaluasi kebijakan melingkupi: (1) seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan/program. (2) apakah tindakan yang ditempuh oleh Implementing Agencies sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. (3) bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan.

Kedua,evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari tujuan dan target, sejatinya, tidak didasari oleh kepentingan-kepentingan nilai dari suatu kelompok/golongan/partai tertentu. Ia harus didasari atas nilai yang memang dibutuhkan oleh warga masyarakat.

Ketiga, evauasi kebijakan berfungsi juga untuk memberikan sumbangan kepada aplikasi metode-metode anaisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan masalah maupun pada rekomendasi kebijakan.

William Dunn (611-623) menyatakan bahwa ada beberapa pendekatan evaluasi kebijakan guna menghasilkan penilaian yang baik. Pendekatan-pendekatan tersebut ialah: evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoretis.

Evaluasi Formal,tujuan evaluasi formal (formal evaluation) adalah untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan yang didasarkan atas tujuan formal program kebijakan secara deskriptif.

Variasi-variasi model evaluasi kebijakan formal. Yang pertama, evaluasi perkembangan. Dalam varian ini evaluasi formal berupaya untuk menunjukkan kegiatan/aktivitas evaluasi secara eksplisit yang diciptakan untuk melayani kebutuhan seharihari staf program. Kedua, evaluasi proses restrospektif, yang meliputi pementauan/ evaluasi program setelah program tersebut diterapkan untuk jangka waktu tertentu.

Varian ketiga, evaluasi eksperimental, adalah evaluasi kebijakan yang lahir dari hasil kondisi kontrol langsung terhadap masukan dan proses kebijakan. Dan, varian terakhir, evaluasi hasil restrospektif, yang meliputi pemantauan dan evaluasi hasil tapi tidak disertai dengan kontrol langsung terhadap masukan-masukan dan proses kebijakan yang bisa dimanipulasi.

Ketiga, evaluasi keputusan teoteris atau sering disebut dengan decision-theorretic evaluation adalah pendekatan evaluasi kebijakan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid menangani hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan.

BAB V

PENUTUP

A.    Kesimpulan

Model evaluasi semu ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu studi hubungan masyarakat (public relation studies) dan studi yang dikontrol oleh politik (politically controlled studies). Model evaluasi semu ini seringkali digunakan dalam mengevaluasi kebijakan publik.

Ada sejumlah cara lain melaksanakan pseudoevaluation untuk memengaruhi temuan evaluasi.

1.    Kriteria untuk menyeleksi evaluator

2.    Pilihan terhadap desain evaluasi dan metode pengumpulan data

3.    Pemilihan indikator-indokator dan instrument

4.    Pemilihan pemangku kepentingan yang diikutsertakan atau dikonsultasikan

5.    Alokasi anggaran dan waktu

6.    Pelaksanaan evaluasi, dan

7.    Diseminasi pemakaian hasil evaluasi.

Sementara itu akan tidak realistis untuk merekomendasikan bahwa administrator dan pengguna evaluasi lain tidak memperoleh dan menggunakan informasi selektif untuk menjaga kelangsungan hidup politik, evaluator tidak boleh meminjamkan nama mereka dan dukungan untuk evaluasi disajikan oleh klien mereka yang menggambarkan set lengkap temuan yang relevan, menyajikan laporan dipalsukan ditujukan untuk memenangkan kontes politik, atau melanggar hukum yang berlaku atau perjanjian formal sebelum di rilis temuan. Jika evaluator menyetujui dan dukungan evaluasi semu, mereka membantu mempromosikan dan mendukung ketidakadilan, membuat keputusan menyesatkan, proyek dan konsep evaluasi yang keliru, kepercayaan rendah dalam pelayanan evaluasi, dan mendiskreditkan profesi evaluasi.

Bahkan ketika tujuan evaluator secara sosial yang konstruktif, tidak berharga dicapai oleh kelompok-kelompok pemberdayaan untuk melakukan evaluasi mereka sendiri jika mereka diajarkan bahwa bias essentialy laporan diri, erroreously dikreditkan sebagai evaluasi independen, dapat diterima. Kita perhatikan evaluator dapat memberikan umpan balik evaluatif swasta untuk klien sah, asalkan evaluasi adalah suara dan sesuai dengan hukum yang bersangkutan, undang-undang, kebijakan, dan perjanjian kontrak yang sesuai pada pengeditan dan pelepasan temuan. 

  

Daftar Pustaka

Wirawan. 2011. Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi. Jakarta: Rajawali Persada.

Stufflebeam, Daniel L. & Anthony J. Shinkfield. 2007. Evaluation Theory, Models, and Applications.

---

[1] Stufflebeam & Anthony J. Shinkfield. 2007. Evaluation Theory, Models, and Applications, hal. 154

[2] Wirawan. 2011. Evaluasi Teori, Model, Standar, Aplikasi, dan Profesi, Jakarta: Rajawali Press, hal. 124